SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Pemkab Bolsel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (29/05/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa dari seluruh pemerintah daerah yang diperiksa di Sulawesi Utara, sebanyak 13 daerah memperoleh opini WTP, sementara satu daerah lainnya belum mencapai predikat tersebut.
Meski demikian, BPK juga mencatat sejumlah temuan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Temuan tersebut di antaranya berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada ratusan paket proyek, kelebihan pembayaran belanja pegawai, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
Menurut Bombit, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Pengelolaan keuangan daerah harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengatakan, capaian opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Prestasi ini patut disyukuri, namun juga menjadi pengingat agar pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Iskandar.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas pendampingan dan proses pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini.
Acara penyerahan LHP LKPD tersebut turut dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala badan pengelola keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Infotorial)
