SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bolsel, Kecamatan Bolaang Uki, tersebut turut dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Dalam agenda penetapan Propemperda 2027, DPRD menerima dan menetapkan sejumlah usulan program pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi. Sebanyak enam Raperda usulan DPRD akan menjadi bagian dari agenda pembahasan pada tahapan selanjutnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel turut mengajukan empat Raperda untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Keempat rancangan tersebut meliputi Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam penyampaiannya di hadapan anggota DPRD, Bupati Iskandar Kamaru mengapresiasi penetapan Propemperda 2027. Ia menilai, program tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan terencana, terarah, dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah prioritas penganggaran, terutama pemenuhan belanja wajib dan kebutuhan pelayanan publik.
Beberapa di antaranya mencakup penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran untuk dokter spesialis.
Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
Dalam aspek pembangunan, Bupati turut menjelaskan sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian rencana pembangunan fasilitas perkantoran. Gedung Dinas Sosial direncanakan dibangun satu lantai, sementara lantai tiga Kantor Bupati akan dimanfaatkan untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi. Pemerintah daerah juga merencanakan pengalihan fungsi lapangan futsal menjadi aula setelah dilakukan perbaikan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bolsel memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar untuk sejumlah program prioritas pembangunan.
Dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan menjadi Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah, pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah turut merencanakan penyertaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha.
Pada kesempatan yang sama, Bupati mengingatkan para sangadi agar memperhatikan tata kelola Dana Desa. Ia meminta seluruh pemerintah desa menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel, mengingat penggunaan Dana Desa akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
Melalui rapat paripurna tersebut, pembahasan Propemperda dan APBD 2027 menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan kebijakan legislasi dan penganggaran berjalan sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolsel diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam proses pembahasan hingga penetapan kebijakan daerah, sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta para sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Infotorial)
