SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mematangkan arah pembangunan daerah untuk dua dekade mendatang. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui Konsultasi Publik II Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Bolsel Tahun 2027–2047.
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Futsal Kompleks Perkantoran Panango, Selasa (10/11/2026), tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bolsel, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.
Forum ini menjadi tahapan penting dalam proses revisi dokumen RTRW, sekaligus ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, usulan, serta masukan terhadap rancangan penataan ruang yang akan menjadi pedoman pembangunan Bolsel selama 20 tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menekankan bahwa RTRW bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pemanfaatan ruang dan perkembangan wilayah di masa mendatang.
Menurutnya, perencanaan tata ruang harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha, sekaligus membuka peluang pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Namun, seluruh rencana pembangunan tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.
Ia mengungkapkan, penyusunan revisi RTRW Bolsel saat ini telah memasuki tahap penyelesaian dokumen teknis. Pemerintah daerah pun berkomitmen mengawal seluruh proses hingga memasuki pembahasan lintas sektor pada 2027.
Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menyiapkan data, program, dan usulan secara cermat. Hal ini dinilai penting agar setiap masukan yang muncul dalam forum konsultasi publik dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir sebelum memasuki pembahasan bersama kementerian terkait.
Ia menegaskan, kualitas dokumen RTRW sangat ditentukan oleh keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, partisipasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Bupati berharap konsultasi publik tersebut tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan masukan yang substantif untuk memperkuat dokumen RTRW maupun KLHS RTRW Bolsel.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolsel, Abdillah Gonibala, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam proses penyusunan RTRW.
“Semua ini dimaksudkan supaya pelaksanaan penataan ruang di Bolsel dapat terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang ada,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Bolsel, Asisten II Setda, pimpinan OPD terkait, Tim Penyusun Revisi RTRW, Tenaga Ahli Bupati, para camat, sangadi, serta tokoh masyarakat. (Infotorial)
