SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id– Memperkuat kualitas kerja legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah menjadi fokus DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas DPRD terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara.
Bimtek yang digelar selama empat hari, sejak Rabu (14/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026), ini menjadi sarana bagi para wakil rakyat untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas kelembagaan, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam merespons berbagai persoalan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, menilai peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan bagian penting dalam mendorong pelaksanaan tugas DPRD yang semakin efektif dan bertanggung jawab.
Menurut Arifin, tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, terutama dalam menghadapi perkembangan regulasi serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, fungsi anggaran dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan pembangunan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh anggota DPRD semakin memahami tugas dan tanggung jawab kelembagaan, sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Arifin.
Ketua DPRD Bolsel dua periode tersebut menambahkan, peningkatan kompetensi tidak boleh berhenti, mengingat anggota legislatif dituntut mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan yang terus mengalami perubahan.
Dengan bekal pengetahuan yang semakin kuat, ia berharap setiap pembahasan maupun keputusan yang dihasilkan DPRD dapat dilakukan secara cermat, terukur, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Arifin juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawal perencanaan pembangunan, mencermati penggunaan anggaran daerah, dan memastikan program pemerintah dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Anggota DPRD perlu terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Harapannya, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Materi Bimtek Bahas Anggaran 2027 hingga Pencegahan Korupsi
Secara terpisah, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa materi yang diberikan selama Bimtek dirancang untuk menunjang pelaksanaan tugas legislatif, baik dalam pembahasan kebijakan daerah maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sejumlah materi strategis yang dibahas meliputi optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, serta ketentuan mengenai kemudahan berusaha dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Peserta juga memperoleh pembekalan terkait strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Selain pembahasan anggaran, materi turut diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat dicermati secara lebih efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ungkap Suprin.
Adapun narasumber yang memberikan materi antara lain Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara; Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara; serta Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Infotorial)
