SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui kunjungan kerja jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ke Bolsel, Selasa (29/9/2026).
Rombongan yang dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T., diterima Bupati Bolsel Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah di Kantor Bupati Bolsel.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan BSPS sekaligus membahas sejumlah langkah percepatan. Di antaranya terkait verifikasi calon penerima, progres pembangunan di lapangan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pendampingan terhadap masyarakat penerima bantuan.
Kementerian PKP meminta agar pembangunan rumah penerima BSPS terus dipacu sesuai target. Ketepatan data juga menjadi perhatian utama agar calon penerima yang diusulkan benar-benar memenuhi ketentuan dan dapat mengurangi kebutuhan verifikasi ulang.
Selain aspek pembangunan rumah, pelaksanaan BSPS dinilai memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemanfaatan material dari toko bangunan setempat serta keterlibatan tenaga kerja lokal diharapkan dapat ikut menggerakkan perekonomian di daerah.
Dalam pertemuan itu, persoalan ketersediaan material juga menjadi salah satu pembahasan. Pemerintah daerah didorong untuk mencari solusi terhadap keterbatasan pasokan bahan bangunan, termasuk batako. Kementerian PKP juga mendorong agar lokasi penerima bantuan diatur secara berkelompok atau terklaster dalam satu desa sehingga proses pengerjaan dapat lebih mudah dikendalikan dan dipercepat.
Percepatan tersebut juga berkaitan dengan peluang penambahan kuota BSPS bagi Bolsel. Jika pelaksanaan program berjalan sesuai target dan menunjukkan progres yang baik, daerah berpeluang memperoleh tambahan alokasi dari pemerintah pusat.
Bupati Iskandar Kamaru menyambut positif kunjungan jajaran Kementerian PKP tersebut. Menurutnya, BSPS memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
Ia mengungkapkan, dukungan pemerintah daerah melalui pengusulan aspirasi dan pembaruan data secara berkala turut mendorong peningkatan alokasi BSPS di Bolsel. Dari sebelumnya sekitar 300 unit, jumlah bantuan yang diperoleh kini meningkat menjadi 600 unit rumah.
Pemkab Bolsel, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat kecamatan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pekerjaan yang berhenti di tengah jalan maupun pembangunan yang tidak terselesaikan.
Sejumlah persoalan teknis masih menjadi tantangan di lapangan. Kondisi geografis dengan kemiringan lahan serta adanya rumah yang berdiri di atas tanah dengan status menumpang menjadi beberapa persoalan yang perlu ditangani secara bersama.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait agar kendala tersebut dapat diselesaikan tanpa menghambat pelaksanaan program.
Selain mengawal pembangunan yang sedang berlangsung, Pemkab Bolsel juga mempersiapkan pembaruan basis data calon penerima bantuan. Data masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 4 serta UMKK akan terus diperbarui sehingga apabila pemerintah pusat membuka peluang tambahan kuota, Bolsel dapat segera mengusulkan penerima yang sesuai kriteria.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala BP3KP Sulawesi I Erpika Ansela Surira, S.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bolsel. (***)
