CIBINONG, Bogor | Mata Pena News – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mulai memperkuat fondasi keamanan digital dan integrasi layanan publik dengan menggelar sosialisasi audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Langkah ini menjadi strategi penting menghadapi meningkatnya ancaman siber serta kompleksitas pengelolaan sistem digital di lingkungan pemerintah daerah.
Sosialisasi audit TIK tersebut dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat H.R. Rasuna Said Diskominfo, Cibinong, pada Selasa (5/5), dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah serta rumah sakit umum daerah (RSUD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Relawan TIK dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa pengelolaan TIK saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari pengelolaan jaringan, pusat data, hingga berbagai aplikasi layanan publik yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, masih terdapat kendala berupa pengembangan aplikasi yang berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara optimal. Padahal, banyak data yang memiliki potensi untuk diolah secara terhubung guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Masih sering terjadi ego sektoral, di mana setiap instansi merasa sistemnya paling baik. Padahal, data yang dikelola sebenarnya serupa dan bisa diintegrasikan untuk hasil yang lebih maksimal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai risiko seperti ancaman keamanan siber, potensi kegagalan sistem, hingga tantangan integrasi data yang jika tidak ditangani dengan baik justru dapat menghambat pelayanan publik.
Melalui audit TIK, Diskominfo menilai langkah ini sebagai upaya krusial untuk memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara efektif, aman, dan selaras. Audit ini juga diharapkan mampu menjamin keandalan sistem informasi yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah.
Dalam sosialisasi tersebut, Diskominfo menekankan tiga tujuan utama pelaksanaan audit TIK. Pertama, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan.
Kedua, memperkuat pengendalian internal melalui identifikasi dini terhadap celah keamanan, kelemahan sistem, serta potensi inefisiensi anggaran. Dengan demikian, mitigasi risiko dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Ketiga, mendukung pembangunan zona integritas menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah awal sebelum audit mendalam terhadap infrastruktur dan aplikasi strategis di perangkat daerah,” jelas Bambang.
Ia juga mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh, bersikap terbuka, serta aktif berkolaborasi dengan tim auditor dan tenaga ahli agar proses audit berjalan optimal.
Sejumlah perangkat daerah telah ditetapkan sebagai objek audit TIK pada tahun ini, termasuk dinas teknis dan RSUD. Diskominfo meminta seluruh pihak terkait segera melakukan persiapan guna mendukung kelancaran pelaksanaan audit.
“Kegiatan ini pada dasarnya untuk membantu seluruh perangkat daerah agar sistem yang dimiliki dapat berjalan maksimal, aman, dan terintegrasi, serta terhindar dari risiko gangguan maupun kegagalan sistem,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat mewujudkan tata kelola TIK yang lebih baik, terintegrasi, dan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital di masa mendatang.
