SULUT, Manado | Matapenanews.co.id – Penanganan persoalan yang melibatkan sejumlah wartawan di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Organisasi profesi wartawan tersebut meminta aparat penegak hukum memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan pemberitaan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menilai penyelesaian sengketa yang bersumber dari produk jurnalistik perlu mengedepankan mekanisme hukum pers. Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Pers menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas profesionalnya.
Karinda secara khusus meminta Polda Sulawesi Utara mencermati kembali pendekatan penanganan perkara yang melibatkan wartawan, terutama apabila substansi persoalan berkaitan langsung dengan karya jurnalistik.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua persoalan akibat pemberitaan harus serta-merta dibawa ke ranah pidana. Terlebih, Undang-Undang Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers dalam menilai persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.
“Penanganan persoalan pemberitaan harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pers. Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik justru menghadapi tekanan hukum tanpa terlebih dahulu melihat mekanisme penyelesaian yang telah diatur,” ujar Karinda.
Ia mengatakan, pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan pemberitaan perlu dilihat secara proporsional. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis ketika menjalankan fungsi kontrol sosial.
Selain meminta perhatian Polda Sulut, PWI Bolsel juga mendorong Dewan Pers mengambil langkah dengan melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait. Kehadiran lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah persoalan yang dipermasalahkan merupakan sengketa pemberitaan yang harus diselesaikan melalui mekanisme pers.
Karinda menegaskan, Dewan Pers memiliki kewenangan dan peran strategis dalam menjaga profesionalisme jurnalistik sekaligus memastikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Kami berharap Dewan Pers segera memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Perlu ada kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik,” katanya.
Menurut Karinda, kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui kerja jurnalistik, masyarakat memperoleh informasi, sementara pemerintah dan berbagai lembaga publik mendapatkan fungsi pengawasan dari media.
Karena itu, perlindungan terhadap wartawan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab pers untuk bekerja secara profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik, serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
PWI Bolsel berharap Polda Sulut dapat mengedepankan pemahaman terhadap regulasi pers dalam menangani persoalan yang melibatkan jurnalis. Di sisi lain, Dewan Pers diharapkan segera menjalankan perannya agar setiap sengketa pemberitaan memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara pers dan aparat penegak hukum, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum. (***)
