DEPOK | matapenanews.co.id – Kunjungan Komisi A DPRD Kota Depok ke lahan yang menjadi objek klaim kepemilikan antara ahli waris Bojong-Bojong Malaka dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menuai kekecewaan dari pihak ahli waris.
Penerima kuasa ahli waris, Yoyo Effendi, menilai kunjungan yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026) tersebut tidak profesional karena dinilai tidak berjalan sesuai agenda yang sebelumnya disampaikan kepada pihaknya.
Yoyo mengatakan, dalam surat pemberitahuan yang diterima ahli waris, Komisi A dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan di Kampung Bojong dan Bojong Malaka, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.
Namun, menurut dia, rombongan Komisi A justru lebih banyak melakukan perbincangan dengan pihak UIII tanpa melakukan peninjauan langsung terhadap lahan yang menjadi persoalan.
“Di suratnya tinjau lapangan. Tapi faktanya bukan tinjau lapangan, tapi ngobrol ngalor ngidul bersama pihak UIII,” ujar Yoyo.
Selain mempersoalkan pelaksanaan agenda kunjungan, Yoyo juga menyoroti akses masuk bagi kelompok ahli waris yang berada di bawah kuasanya.
Ia mengaku rombongan ahli waris yang dipimpinnya tidak diperbolehkan masuk ke area UIII karena pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Sementara itu, sejumlah ahli waris dari kelompok lain justru berada di dalam lokasi bersama rombongan Komisi A.
“Komisi A dianggap pilih kasih karena ahli waris di bawah pimpinan saya tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Pintu gerbang UIII ditutup, sementara beberapa orang ahli waris dari kelompok lain berada di dalam lokasi,” katanya.
Yoyo menilai kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kunjungan. Ia juga menyayangkan kegiatan yang seharusnya menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk melihat langsung persoalan lahan justru dinilai tidak memberikan hasil konkret bagi ratusan ahli waris yang dipimpinnya.
Meski kecewa, Yoyo menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan perjuangan untuk memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan keluarga.
Ia mengatakan, para ahli waris berencana kembali mendatangi lokasi saat Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan yang dijadwalkan pada akhir November 2026.
Yoyo berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan lahan Bojong-Bojong Malaka yang selama ini menjadi perhatian para ahli waris.
“Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak ahli waris,” tegasnya.**





