SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id- Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel di Hotel SwisBel Hotel Manado, Minggu (26/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pendukung pemerintahan desa ini bertujuan meningkatkan pemahaman BPD dalam tata kelola pemerintahan desa, efisiensi penggunaan anggaran, serta penguatan kemandirian ekonomi desa.
Acara pembukaan turut dihadiri Asisten I Setda Bolsel, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para sangadi (kepala desa), dan perwakilan BPD dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyampaikan bahwa BPD merupakan lembaga strategis yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan BPD agar lebih profesional dalam menjalankan fungsi legislasi desa, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Deddy juga mengingatkan tantangan pengelolaan anggaran pada 2026, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Sektoral (ADS).
Berdasarkan data yang disampaikannya, ADS Bolsel akan mengalami penurunan dari Rp59 miliar pada 2025 menjadi Rp52 miliar pada 2026, sementara ADD turun dari Rp38 miliar menjadi Rp33 miliar.
“Dalam kondisi ini, BPD diharapkan dapat mendorong pemerintah desa lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memastikan program pembangunan tetap berpihak pada masyarakat,” katanya.
Wabup juga menyinggung pentingnya penguatan ekonomi desa melalui unit usaha desa, termasuk koperasi. Salah satunya yang sedang dikembangkan adalah Koperasi Merah Putih (KPM) yang dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak akan ada pembangunan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten, sehingga desa diminta menyusun program secara selektif dan realistis.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, BPD harus mengambil peran dalam sosialisasi kebijakan ini,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan desa atas kontribusinya dalam menurunkan angka stunting di Bolsel.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat,” ucapnya.
Kegiatan Bimtek dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan narasumber dari praktisi pemerintahan desa, akademisi, serta pihak terkait lainnya. (A70/Advertorial)
