SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id— Wacana pemeriksaan urine bagi seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan anggota DPRD Bolsel kini memasuki tahap koordinasi.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut apabila Pemerintah Kabupaten Bolsel menyampaikan permintaan secara resmi.
Kepala BNN Kabupaten Bolmong, Recky M. Rotinsulu, S.E., M.E., mengatakan pihaknya terbuka untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Menurut Recky, pemeriksaan urine dalam jumlah besar dapat dilakukan sepanjang terdapat permohonan resmi dari pemerintah daerah yang membutuhkan layanan tersebut.
“Kalau ada permintaan langsung dari Bupati atau Pemkab Bolsel, kami siap melakukan tes urine massal,” ujar Recky.
Namun, kesiapan tersebut juga berkaitan dengan aspek pembiayaan. Recky menjelaskan, pemeriksaan urine yang dilakukan berdasarkan permintaan instansi pemerintah termasuk dalam mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Artinya, biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab instansi atau pemerintah daerah yang mengajukan permintaan.
“Karena permintaan tes urine massal itu masuk dalam PNBP, jadi biayanya dibebankan kepada daerah yang meminta,” jelasnya.
Ia menambahkan, BNN tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk membiayai kegiatan pemeriksaan urine secara massal atas permintaan pemerintah daerah. Terlebih, pelaksanaan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Kalau hanya satu atau dua orang tentu tidak apa-apa, tapi karena ini massal,” katanya.
Dengan demikian, realisasi pemeriksaan urine terhadap pejabat dan wakil rakyat di Bolsel masih membutuhkan pembicaraan lebih lanjut antara Pemkab Bolsel dan BNN Kabupaten Bolmong, termasuk mengenai mekanisme pengajuan serta pembiayaan.
Berawal dari Dorongan Bupati
Gagasan pemeriksaan urine secara menyeluruh sebelumnya disampaikan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru. Ia mendorong agar pejabat di lingkungan Pemkab Bolsel maupun anggota DPRD menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Dorongan tersebut muncul setelah aparat mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bolsel.
Iskandar menilai penanganan kasus narkotika perlu dikembangkan lebih jauh. Menurutnya, aparat tidak hanya perlu mengungkap pihak yang telah diamankan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam mata rantai peredaran narkotika.
“Harus dikembangkan bahwa siapa saja yang membeli,” kata Iskandar saat dihubungi, Senin (10/8/2026).
Ia juga memandang pemeriksaan urine terhadap pejabat dan anggota DPRD dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Kasus Sabu di Pintadia
Kasus yang menjadi perhatian tersebut diungkap Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Utara pada 5 Juli 2026.
Pengungkapan dilakukan di Dusun II, Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti sabu dengan berat bersih 14,8718 gram.
Dua orang berinisial IB dan HM, yang diketahui merupakan pasangan suami istri, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, paket sabu itu disebut berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan dibawa menuju wilayah Bolsel menggunakan taksi gelap.
Kasus tersebut kemudian memunculkan dorongan agar pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga diperkuat melalui langkah pencegahan di lingkungan pemerintahan.
Kini, pernyataan kesiapan BNN Kabupaten Bolmong membuka peluang bagi Pemkab Bolsel untuk merealisasikan pemeriksaan urine tersebut. Pelaksanaannya tetap bergantung pada adanya permintaan resmi serta kesiapan anggaran pemerintah daerah.
Jika terealisasi, pemeriksaan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. ***
