SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Ir. Arifin Olii, menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas sektor untuk memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Arifin saat mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Senin (31/08/2026).
Rapat tersebut dipimpin dalam rangka menyatukan langkah antarlembaga dan memperkuat komunikasi dalam menghadapi sejumlah agenda pembangunan maupun persoalan strategis yang berkembang di Kabupaten Bolsel.
Sejumlah unsur hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat.
Dalam forum tersebut, peserta rapat membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian daerah. Pembahasan mencakup perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penguatan ketahanan pangan, ketersediaan energi, distribusi BBM dan LPG, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, hingga aktivitas pertambangan di wilayah Bolsel.
Arifin mengatakan, DPRD memiliki peran penting untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah melalui fungsi pengawasan. Namun, menurutnya, pengawasan yang dilakukan harus tetap diarahkan untuk mendorong perbaikan dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait. Setiap persoalan yang muncul di lapangan perlu direspons melalui koordinasi yang baik agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Arifin.
Ia menilai, forum Forkopimda menjadi salah satu sarana untuk membangun kesamaan pandangan antarpemangku kepentingan, terutama dalam menyikapi persoalan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menurut Arifin, keberhasilan program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPRD, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan secara konstruktif. Kami ingin memastikan anggaran dan program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antarlembaga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Bolsel menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan program pemerintah daerah sesuai kewenangan lembaga, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Infotorial)
