SULUT, Bolsel | Matapenanews.co.id— Polemik penyaluran solar bersubsidi di SPBU Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menjadi perhatian. Sejumlah sopir ekspedisi mempertanyakan ketersediaan solar serta dugaan adanya penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga di atas ketentuan.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Dumoga. Kepala Cabjari Dumoga, Prima Poluakan, SH, MH, menyatakan pihaknya siap menelaah setiap laporan masyarakat yang disertai informasi maupun bukti pendukung.
“Kalau ada laporan terkait dugaan tersebut, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Prima saat dikonfirmasi, Jumat (21/08/2026).
Prima menegaskan, informasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta sebelum melalui proses pemeriksaan.
Karena itu, masyarakat yang memiliki data terkait dugaan tersebut dipersilakan menyampaikannya kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penelaahan.
“Kami menunggu laporan dari pihak mana pun terkait dugaan mafia solar tersebut,” katanya.
Menurut Prima, informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan awal untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan hukum dan kewenangan institusi.
Ia juga memastikan identitas masyarakat yang memberikan laporan akan dijaga kerahasiaannya.
“Identitas pelapor akan kami rahasiakan,” tegasnya.
Keluhan mengenai solar bersubsidi sebelumnya disampaikan sejumlah sopir ekspedisi yang melintas pada jalur Manado-Palu.
Mereka mengaku mengalami kesulitan mendapatkan solar di SPBU Soguo. Selain persoalan ketersediaan, muncul pula klaim mengenai adanya solar yang ditawarkan kembali dengan harga jauh di atas harga resmi.
Berdasarkan keterangan sejumlah sopir, solar yang disebut dijual secara resmi dengan harga Rp6.800 per liter diduga dapat diperoleh melalui pihak tertentu dengan harga berkisar Rp11 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
Para sopir juga mempertanyakan mekanisme penggunaan barcode serta dugaan adanya kendaraan tertentu yang dapat melakukan pengisian berulang dalam satu hari.
Namun, seluruh informasi tersebut masih sebatas keterangan dan klaim dari narasumber. Kebenarannya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap data transaksi, sistem barcode, rekaman CCTV serta keterangan pihak-pihak yang terkait.
Di tengah keluhan tersebut, nama IT alias Iwan turut disebut oleh sejumlah sumber sebagai pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan aktivitas penyaluran kembali solar bersubsidi.
Informasi lain juga menyeret nama ZM alias Zul, yang diketahui merupakan anggota DPRD Bolsel. Nama tersebut muncul dalam klaim yang beredar mengenai dugaan penerimaan setoran yang dikaitkan dengan aktivitas penjualan kembali solar.
Kendati demikian, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan pihak yang disebut.
Media telah berupaya memperoleh klarifikasi dari ZM melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan.
Sementara itu, penanggung jawab SPBU Soguo, Har Bunsal, sebelumnya memastikan harga solar yang dijual di SPBU tersebut sesuai harga yang ditetapkan.
“Solar masih harga Pertamina Rp6.800 per liter,” ujar Har.
Terkait informasi mengenai solar yang disebut dapat mencapai Rp15 ribu per liter setelah keluar dari SPBU, Har mengaku belum mengetahui hal tersebut.
“Kalau yang ini saya belum tahu,” katanya.
Munculnya berbagai informasi tersebut membuat dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi di SPBU Soguo membutuhkan penelusuran yang lebih menyeluruh.
Keterangan sopir, penjelasan pengelola SPBU, serta informasi yang menyeret sejumlah nama kini masih perlu diuji dengan data dan pemeriksaan resmi.
Cabjari Dumoga memastikan masyarakat yang memiliki informasi atau bukti dapat menyampaikannya melalui jalur pengaduan.
Dengan adanya laporan yang disertai bukti pendukung, dugaan yang berkembang di masyarakat dapat diperiksa secara objektif sehingga persoalan tersebut tidak berhenti pada kabar atau tudingan semata. ***
