CIBINONG, Bogor | Mata Pena News — Bupati Rudy Susmanto menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bogor pada 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menjawab tantangan wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027 yang digelar di Cibinong.
Menurutnya, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menghimpun berbagai gagasan dari desa dan kecamatan menjadi rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Rudy mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor tidaklah ringan. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, kebutuhan masyarakat terus berkembang secara dinamis.
“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tegas Rudy.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bogor telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan, khususnya di wilayah barat seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.
Ke depan, pembangunan akan diperluas melalui sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan akses jalan sepanjang 18 kilometer di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pembangunan jalan di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat untuk mengurangi dampak negatif aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Saat ini, iuran BPJS ditanggung pemerintah daerah untuk sekitar 6,19 juta penduduk.
“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, sejumlah proyek strategis juga disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik hingga 50 megawatt.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menetapkan Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas mencapai 500 hektare.
Rudy menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Kita harus membangunnya bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta terhadap daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Rudy, akan terus melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
