SULUT, Manado | Matapenanews.co.id-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Four Points Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, (06/08/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Brigjen TNI Parwito, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta sejumlah narasumber dari Kementerian Pertahanan dan Kemenko Polhukam.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Parwito menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat pertahanan negara melalui pendekatan sistem pertahanan semesta, yang mengedepankan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk komponen cadangan dan pendukung.
“Forum ini menjadi ruang untuk sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan program kerja dapat berjalan efektif serta mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029,” jelasnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis wilayah Sulawesi, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun keamanan. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara optimal dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan, dinamika kawasan, serta perkembangan teknologi.
Brigjen TNI Parwito berharap melalui Rakor ini akan lahir langkah-langkah konkret guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta masyarakat luas dalam membangun ketahanan nasional.
Rakor ini juga menegaskan peran Kemenko Polhukam sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024, yakni menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan di bidang politik dan keamanan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memahami dan mendukung sistem pertahanan melalui tiga komponen utama: komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung.
“Rakor ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi forum penting untuk menyatukan pemahaman dan komitmen bersama demi kepentingan pertahanan negara, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti peran strategis Polri yang memiliki dua fungsi dalam pertahanan, yakni sebagai bagian dari komponen utama dan komponen pendukung. Hal ini, menurutnya, memberikan kelebihan tersendiri bagi institusi Polri.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut aktif membina komponen cadangan (komcad) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Pemda berperan dalam rekrutmen, pelatihan, penyediaan fasilitas, serta dukungan logistik bagi keberlangsungan komcad.
Ia juga menekankan pentingnya mengajak masyarakat pesisir untuk terlibat dalam komponen cadangan, mengingat peran mereka sebagai garda terdepan dalam situasi darurat di wilayah perairan.
“Contoh nyata adalah peristiwa kapal Barcelona yang terbakar, di mana para nelayan menjadi pihak pertama yang melakukan evakuasi sebelum aparat datang. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam mendukung pertahanan negara,” pungkasnya.(A70)
